Jurnalpublik.id – Indonesia belum memiliki satu pun kota layak anak karena ada sejumlah indikator yang belum terpenuhi. Sejauh ini, baru empat kota yang dinilai mempunyai skor tertinggi dalam mengimplementasikan program Kota Layak Anak (KLA), yaitu Denpasar, Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya.

“Keempat daerah ini juga belum KLA. Belum layak anak. Dia baru sampai kategori utama. Setelah utama baru dia layak untuk anak,” beber Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) Agustina Erni.

Setidaknya ada empat tahapan yang harus dilewati setiap daerah agar mereka mendapatkan predikat KLA, yaitu pratama, madya, nandya, dan utama. Selain mereka harus memenuhi semua indikator penilaian kota layak anak. “Kalau dia sudah melewati 4 tahapan, baru kita sebut KLA,” sergahnya.

Menjelang peringatan Hari Anak Nasional, terangnya, Kementerian PPPA biasanya melakukan evaluasi pada semua kota yang telah diberi predikat KLA sebagai upaya implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 serta konvesi hak anak yang sudah diratifikasi.

Jika ditemukan ada daerah yang masih belum maksimal dalam melaksanakan program KLA, kata Erni, pihaknya tidak bisa langsung mencabut predikat KLA suatu daerah sebab harus melalui proses evaluasi terlebih dulu sejauh mana pemda itu menjalankan program. “Jadi ada proses,” katanya.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan pemberian predikat KLA bertujuan agar semua lembaga layanan yang ada di daerah serta lembaga layanan yang ada di daerah serta lembaga rujukan bisa bersinergi dalam menangani masalah pemenuhan hak dan perlindungan anak. Namun, nyatanya kan tidak. Hal itulah yang mendesak untuk dibenahi. Dalam catatannya, aspek perlindungan khusus anak di Indonesia masih memprihatinkan.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here