ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAH/TOM
ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAH/TOM

Oleh: Lenny Hamdi

Jurnalpublik.id-Jakarta, Sejak November 2021 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan terjadinya kenaikan harga minyak goreng yang sangat signifikan. Dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 11 ribu per liter naik menjadi Rp 20 ribu per liter di pasaran.

Minyak Goreng Hilang di Pasaran

Banten

Parahnya lagi, minyak goreng raib dari pasaran. Masyarakat kebingungan mencari minyak goreng. Terlebih lagi minyak goreng kemasan 1 liter hilang dari pasaran, masyarakat sulit menemukannya. Sehingga masyarakat harus membeli minyak goreng kemasan 2 liter yang harganya Rp 40 ribu.

Seorang pedagang minyak goreng di Kota Serang, Maysaroh, menyampaikan bahwa ia kesulitan menemukan minyak goreng kemasan 1 liter.

“Iya sudah agak jarang. Memang ada tapi nggak banyak,” katanya (8/12/2021).

Seorang pembeli, Aminah, juga mengaku kesulitan menemukan minyak goreng kemasan 1 liter.

“Mau gimana lagi, yang ada cuma 2 literan. Mahal-mahal juga kepaksa dibeli karena kan kebutuhan. Jadi ya saya beli, soalnya kan saya jualan gorengan,” tutur Aminah (8/12/2021).

Bahkan di supermarket di daerah Banten, ditemukan harga minyak goreng kemasan 2 liter dengan harga Rp 46 ribu.

Sulawesi Selatan

Di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, juga terjadi kelangkaan minyak goreng.

Seorang pedagang di Pasar Andi Tadda, Palopo, Sulawesi Selatan, Abdullah, mengeluhkan kesulitan mendapatkan minyak goreng.

“Kalau sekarang minyak goreng dipesan hari ini, paling datang (5) lima hari kemudian. Biasanya hanya 2(dua) hari stok sudah ada, kita tidak tahu masalahnya dimana,” kata Abdullah (5/12/2021).

Abdullah juga mengeluhkan, ketika minyak goreng datanng harganya juga selalu naik.

“Memang susah barang, harga barang saat datang juga naik,” kata Abdullah (5/12/2021).

Jawa Timur

Berbeda dengan pendapat seorang pedagang di daerah Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, Bambang, kelangkaan minyak goreng menurutnya justru terjadi karena adanya kabar pelarangan penjualan minyak goreng curah di pasar tradisional mulai 1 Januari 2022.

“Masyarakat menengah kebawah lebih cenderung membeli minyak goreng curah dibanding minyak goreng dalam kemasan,” kata Bambang (2/12/2021)

Pedagang lain di Pasar Rogojampi, May, menyampaikan bahwa konsumen minyak goreng dalam kemasan dan curah jelas berbeda. Menurutnya, hampir dipastikan saat konsumen berbelanja ikan dan sayur ke pasar tradisional tentu juga akan membeli minyak goreng curah.  Mey mengungkapkan justru pedagang tradisional lebih untung menjual minyak goreng curah.

“Bagi kami pedagang, lebih untung jualan minyak curah, karena lebih cepat jualnya,” katanya (2/12/2021).

Larangan Minyak Goreng Curah

Kebijakan pertama yang diterapkan pemerintah untuk menghadapi fluktuasi harga minyak goreng yang tinggi dan sulit dikontrol sejak Desember 2021 lalu adalah dengan melarang peredaran minyak goreng curah mulai tahun 2022.

Hal tersebut seperti juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat, Alfan Husnaeni.

“Migor curah dihapuskan, nantinya dilarang beredar di pasar tradisional dan di warung-warung,” kata Alfan (3/12/2021).

 Menurutnya nanti minyak goreng yang beredar di pasar tradisional maupun di warung-warung adalah minyak goreng kemasan. Minyak goreng curah masih tetap ada namun hanya ada di distributor, kemudian di kemas, lalu di lempar ke pasaran.

“Nantinya hanya minyak goreng kemasan yang diizinkan untuk beredar di pasar tradisional,” terang Alfan (3/12/2021).

Menurut Alfan lagi, salah satu factor dilarangnya peredaran minyak goreng curah di pasaran oleh Kementerian Perdagangan adalah lantaran harga minyak goreng curah di pasar tradisional harganya sangat fluktuatif terlebih di saat harga clued palm oil (CPO) sangat tinggi.

Pembatalan Larangan Minyak Goreng Curah

Baru beberapa hari diterbitkan oleh pemerintah terkait larangan minyak goreng curah di pasar tradisional, pemerintah sudah menarik kembali edaran pelarangan minyak goreng curah tersebut. Pelarangan minyak goreng curah di pasar tradisional, batal.

Sesuai tanggal penetapan dan tanggal berlaku bahkan kebijakan pelarangan minyak goreng curah tersebut belum jadi dilaksanakan. Kebijakan pelarangan peredaran minyak goreng curah tersebut baru akan berlaku pada tahun 2022.

Direktur Jenderal Perdangan Dalam Negeri Kementerian Perdangan, Oke Nurwan, mengatakan bahwa pemerintah membatalkan larangan penjualan minyak goreng curah mulai akhir 2021 setelah melakukan pertimbangan yang panjang dan matang.

“Untuk memberikan kemudahan dan kesempatan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam menjalanlan usahanya, khususnya kemudahan mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau, maka dengan ini pemerintah melakukan pencabutan atau pembatalan kewajiban atau pelarangan minyak goreng curah untuk diedarkan,” terang Oke (12/1/2022).

Adapun kebutuhan minyak goreng curah untuk pelaku industri termasuk UMKM, adalah sebesar 1,6 juta ton dan 2,12 juta ton untuk kebutuhan rumah tangga dari kebutuhan nasional minyak goreng yang mencapai 5 juta ton per tahun.

Pembatalan tersebut, lanjut Oke, akan diikuti dengan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar, khususnya pada pasal 27 yang mengatur batas waktu peredaran minyak goreng curah pada 31 Desember 2021.

“Dengan demikian, penjualan minyak goreng tetap dapat dilakukan secara curah maupun kemasan. Jadi, pada dasarnya tidak dilarang minyak goreng sawit secara curah. Dan ini akan diikuti peraturan Permendagnya, yang sekarang dalam proses,” jelas Oke (12/12/2021).

Sudah Ada Daerah Tanpa Minyak Goreng Curah

Nyatanya, ada beberapa daerah yang sudah menerapkan pelarangan penjualan minyak goreng curah di pasar tradisional sebelum peraturan pelarangan minyak goreng curah yang terakhir diedarkan pemerintah, sebelum kemudian ditarik kembali, salah satunya di Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut pedagang di Pasar Modern Koba, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Aldo, mengungkapkan bahwa minyak goreng curah ini memang sudah lama tidak didagangkan di Pasar Modern Koba, pasalnya mengingat keberadaan minyak goreng curah ini yang sebelumnya sudah tidak boleh dijual.

“Kalau minyak goreng curah ini sudah lama tidak dijual di pasar ini, karena memang tidak boleh,” kata Aldo (16/12/2021).

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop) Bangka Tengah, Ali Imron, pun membenarkan bahwa sampai saat ini pihaknya tidak melihat adanya penjualan minyak goreng curah di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

“Sampai hari ini kita telah melakukan operasi pasar di beberapa lokasi, mulai dari Pasar Koba hingga ke Sungaiselan tidak kelihatan adanya masyarakat yang menjual minyak goreng curah. Hal ini juga mengikuti petunjuk dari pusat, yang sebelumnya tidak diperbolehkan untuk diperjualkan minyak goreng curah ini,” terang Ali (16/12/2021).

Pelarangan Minyak Goreng Curah agar Minyak Goreng yang Sampai ke Masyarakat terjamin

Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat M. Sinaga, menyampaikan bahwa pembelian minyak goreng curah melalui pasar tradisional sudah mulai menurun dari 41,4 % di tahun 2017 menjadi 32,6 % di tahun 2021, menurutnya ini juga menunjukan peningkatan pendapatan masyarakat Indonesia.

“Masyarakat luas telah meningkat pendapatannya sehingga banyak yang berbelanja melalui modern-market,” kata Sahat (3/12/2021).

Sahat menambahkan, selainn itu hal ini terjadi juga karena masyarakat banyak yang menyadari akan perlunya minyak goreng yang terjamin.

“Yaitu asalnya dari mana dan siapa produsennya, sehingga barang yang mereka konsumsi itu adalah terjamin halal,” jelas Sahat (3/12/2021).

Antrian Minyak Goreng

Riau

Dihari ketiga operasi pasar murah komoditas minyak goreng yang dilaksanakan PT Pelita Agung Agrindustri (PT PAA) Pelintung, di buru masyarakat.

Dikatakan Sofia salah seorang masyarakat di Kelurahan Guntung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Riau, menyebutkan dirinya rela ikut antrian untuk bisa membeli minyak goreng murah yang dijual oleh PT PAA di kantor lurah setempat.

“Minyak goreng yang dijual RP 14 ribu setiap satu liter, kita bisa membeli satu paket berisikan dua liter, selisih harganya bisa mencapai Rp 5 ribu setiap liter dan uang sisanya bisa membeli bumbu dapur yang lainnya,” ucapnya (10/12/2021).

Lurah Guntung, Jumadi, mengatakan pasar murah yang diselenggarakan oleh PT PAA sangat membantu masyarakat di keluarahannya.

“Operasi pasar murah minyak goreng yang dilaksanakan oleh PT PAA sangat jelas membantu masyarakat kita yang kebanyakan berprofesi sebagai petani dan nelayan,” terang Jumadi (10/12/2021).

Walikota Dumai, H Paisal, juga mengapresiasi penyelenggaraann pasar murah yang dilakukan oleh PT PAA tersebut.

“Kegiatan seperti ini sangat membantu pemerintah dalam menanggulangi kesulitan masyarakat, dimana harga minyak goreng saat ini terjadi lonjakan,” tutur Paisal (10/12/2021).

Sumatera Utara

Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Pelaksana Tugas (Plt) Dra. Elpiana Turnip, menyampaikan bahwa untuk menghadapi kenaikan harga minyak goreng pihaknya melakukan jjemput bola langsung ke perusahaan minyak goreng yang ada di Medan dan yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke, Kabupaten Simalungun, untuk membantu mendistribusikan minyak goreng di pasar murah yang diselenggaran di halaman kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pematangsiantar.

Salah satu perusahaan minyak PT Musim Mas menerima permohonan Elpiana tersebut dann bersedia mengalokasikan 5000 liter minyak goreng berkualitas dengan harga Rp 14 ribu per liter yang sudah dikemas plastik.

“Saat ini kami juga sedang menunggu kabar selanjutnya dari salah satu perusahaan minyak di kawasan ekonomi khusus (KEK) Sei Mangke, yaitu Indsutri Nnabati Lestari,” terang Elpiana (9/12/2021).

Seorang pembeli, Rusdiati, mengutarakan tidak masalah harus mengantri di pasar murah minyak goreng.

“Bagi kami tidak masalah antri ini, yang penting bisa dapat minyak goreng murah, dimana harganya cukup lumayan dibandingkan harga yang dipasar,” katanya (9/12/2021). 

Jawa Timur

Terdapat antrian mengular di pangkalan minyak goreng curah milik Suwandi (60), di Jalan KH Mansur, Kota Bojonegoro, Jawa Timur.

Suwandi mengatakan bahwa pembelian minyak goreng curah ditempatnya dibatasi maksimal 20 liter per orang. Namun sebagian pelanggan nampak kembali membeli ke toko miliknya dalam waktu singkat.

“Kalau beli ya dijatah 20 liter, tapi piye tho pak, sudah di jatah yo bolak balik mrene. Transportnya mahal katanya,” kata Suwandi (11/2/2022).

Salah satu pengantri minyak goreng, Sholikin, mengutarakan bahwa ia sudah mengantri selama 2 (dua) jam.

“Saya sudah antri lebih dari 2 (dua) jam ini, mau beli minyak goreng curah harganya Rp 13.500 per liter, ini mau beli 18 liter,” kata Sholikin (11/2/2022).

Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Satu Harga Rp 14 Ribu

Setelah lonjakan harga yang signifikan, antrian panjang masyarakat membeli minyak goreng, dan panic buying masyarakat yang menyebabkan pembelian minyak goreng  dalam jumlah yang berlebihan, akhirnya pemerintah menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng setara Rp 14 ribu per liter yang akan dimulai, Rabu, 19 Januari 2022 pukul 00.01 WIB. Pada tahap awal kebijakan satu harga ini berlaku di ritel modern, kemudian menyusul berlaku di pasar tradisional mulai 25 Januari 2022.

Kebijakan harga minyak goreng hanya berlaku bagi tiga jenis konsumen, yakni rumah tangga, usaha mikro, dan usaha kecil.

“Kami mengimbau agar masyarakat untuk tidak perlu panic buying atau membeli secara berlebihan karena pemerintah sudah menjamin bahan pasokan,” kata Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi (18/1/2022).

Luthfi mengatakan kebijakan satu harga minyak goreng ini akan berlaku selama 6 (enam) bulan, sejak 19 Januari 2022 hingga 18 Juli 2022.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurman, mengatakan pihaknya saat ini sedang mempertemukan pihak pengusaha ritel modern dan produsen. Pertemuan itu membahas ketersediaan minyak kemasan yang sudah tersedia di rak penjualan maupun yang ada di gudang-gudang ritel modern.

“Ada mekanisme (penyelesaian selisih harga) antara produsen dan peritel yang sedang dibicarakan saat ini, sehingga ritel modern bisa mulai dengan stok tersedia di lapangan dan gudang dengan harga Rp 14 ribu liter,” kata Oke (18/1/2022).

Cara menghitung subsidi itu dengan menghitung nilai keekonomian dengan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng di setiap daerah. Nilai kekonommian ini akan berlaku bagi seluruh produsen, baik minyak goreng kemasan sederhana dan premium.

Proyeksi subsidi yang harus dibayar kepada produsen selama kebijakan ini berlaku mencapai Rp 7,6 Triliun. Alokasi dana subsidi itu akan bersumber dari dari dana pungutan (DP) ekspor yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Seperti diketahui perkebunan kelapa sawit membayarkan pungutan ekspor senilai US$ 50 setiap penjualan CPO senilai US$ 750 per ton.

DPR Menilai Pemerintah Gagal Menerapkan Kebijakan Satu Harga Minyak Goreng Rp 14 Ribu per Liter

Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Kemendag, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti A.N. Anam, menilai kebijakan yang diharapkan bisa mengatasi lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng tersebut, gagal total.

“Setelah melihat apa yang dilakukan pak Menteri (Perdagangan), sampai hari ini, kami menilai bahwa kebijakan yang diambil menurut kami masih gagal total,” ujar Mufti (31/1/2022).

Menurut Mufti, kebijakan satu harga minyak goreng tidak berjalan. Sebab harga minyak goreng di berbagai daerah masih beragam, tidak Rp 14 ribu per liter, seperti yang disampaikan pemerintah.

“Kami beberapa hari kemarin turun (ke lapangan) karena kami ingin memastikan betul bahwa apakah (minyak goreng) Rp 14 ribu per liter itu betul-betul ada di lapangan. Kenyataannya, jangan kan kemarin, per tadi pagi, di pasar besar, atau di pusat grosir, harga minyak goreng Rp 18 ribu per liter di dapil kami,” jelas Mufti (31/1/2022).

Mufti menilai, kegagalan kebijakan tersebut merupakan salah satu dampak dari kurangnya kontrol pemerintah pasca mengeluarkan aturan baru.

“Kami juga meminta dalam seminggu ke depan, harus disampaikan kepada Komisi VI berapa jumlah toko yang melanggar, dan apa langkah apa yang akan diambil,” kata Mufti (31/1/2022).

Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga Dibatalkan, Terbit Permendag No 6 tahun 2022

Belum juga terealisasi pemberlakuan secara penuh di seluruh Indonesia, pemerintah kembali menarik kebijakan terkait minyak goreng, yaitu mencabut kebijakan subsidi satu harga minyak goreng Rp 14 ribu per liter.

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengatakan, sebelum 1 Februari 2022, harga minyak goreng sawit masih tunggal yaitu Rp 14 ribu per liter, selanjutnya baru akan menggunakan Harga Eceran tertinggi (HET).

“Selama masa transisi, yakni sejak hari ini sampai 1 Februari 2022, maka kebijakan minyak goreng satu harga yakni Rp 14 ribu per liter tetap berlaku,” kata Lutfi (27/1/2022).

Beberapa hari kemudian dalam rapat kerja bersama DPR RI, Lutfi menyampaikan Permendag no 6 Tahun 2022.

“Keseriusan pemerintah dalam menetapkan kebijakan minyak goreng satu harga di pantau dengan ketat dan di evaluasi. Pada 26 Januari 2022, Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali menerbitkan Permendag Nno 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit, dengan mempertimbangkan kebijakan minyak goreng  satu harga yang telah berlaku sebelumnya mmelalui Permendag no 3 Tahun 2022,” kata Lutfi (31/1/2022).

Adanya Harga Eceran Tertinggi (HET) pada minyak goreng ini merupakan hasil dari penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

DMO mewajibkan produsen yang mengekspor minyak goreng untuk memasok 20 persen dari jumlah yang di ekspor untuk pasar dalam negeri.

Sedangkan DPO menetapkan, harga CPO sebesar Rp 9.300 per kilogram, dan Rp 10.300 untuk olein.

“Mekanisme kebijakan DMO berlaku wajib untuk seluruh produsen eksportir minyak goreng sebesar 20 % dari volume ekspor masing-masing. Dan akan diberlakukan DPO Rp 9.300 per kg untuk CPO dan Rp 10.300 per kg untuk olein. Jika produsen tidak komit, saya tidak akan mengeluarkan izin ekspor. Ini berat sama dipikul, ringan sama dijinjing,” tegas Lutfi (27/1/2022).

Lutfi menambahkan, kebijakan tersebut bertujuan memenuhi bahan baku minyak goreng di dalam negeri sehingga produsen minyak goreng akan mendapatkan harga lebih murah dibandingkan harga internasional. Dengan demikian harga minyak goreng diharapkan bisa lebih terjangkau oleh masyarakat.

“Pemerintah harus menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dengan konsumen. Kami kembali mengimbau masyarakat tetap bijak membeli dan tidak panic buying. Pemerintah menjamin stok tersedia dengan harga terjangkau. Pemerintah juga melakukan langkah hukum bagi pelanggar ketentuan-ketentuan tersebut,” jelas Lutfi (31/1/2022).

Dalam Permendag No 6 Tahun 2022 tersebut ditetapkan mulai 1 Februari 2022 Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng adalah Rp 11.500 per liter, sedang untuk kemasan sederhana HET RP 13.500 per liter, dan untuk kemasan premium HET Rp 14 ribu per liter.

Minyak Goreng masih Langka

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N. Mandey, mengakui masih adanya kelangkaan pasokan minyak goreng di sejumlah ritel hingga akhir bulan ini (Februari). Bahkan, keterbatasan pasokan minyak goreng itu juga terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek.

“Iya betul masih ada kelangkaan ini masih diurut oleh Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan, jadi masih difokuskan untuk rantai distribusinya, sampai saat ini setiap daerah sedang diurai distribusinya,” kata Roy (27/2/2022).

Roy mengaku sudah melaporkan ke Satgas Pangan terkait terbatasnya pasokan minyak goreng dari distribusi ke gerai modern pada Kamis (24/2/2022).

“Kita tahu beberapa hari ini terus terjadi temuan-temuan, kita apresiasi pemerintah yang menjalankan fungsi penguraian ini ternyata membuahkan hasil dan telah ditemukan beberapa spekulan dan distributor yang tidak menyalurkan minyak goreng secara maksimal,” terang Roy (27/2/2022).

Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng

Pakar Ekonomi Universitas Airlangga, Rossanto Dwi Handoyo, SE, MSi, PhD., menyebutkan bahwa kelangkaan minyak terjadi karena:

  1. Naiknya harga minyak nabati. Saat ini harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan. Akibat kenaikan CPO produsen lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri daripada ke dalam negeri.
  2. Pemerintah mencanangkan program B 30, yaitu mewajibkan percampuran 30 persen diesel dan 70 persen bahan bakar minyak solar. Saat ini konsumsi yang seharusnnya untuk minyak goreng digunakann untuk produksi biodiesel.
  3. Pandemic covid 19 belum usai dibeberap negara. Konsumen luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati mulai beralih ke CPO. Sehingga ada permintaan di luar negeri terkait ekspor CPO.
  4. Proses distribusi dan logistik mendorong harga kebutuhan minyak goreng dikarenakan shipping dan perkapalan juga mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan produsen yang hanya ada dibeberapa daerah menyebabkan kenaikan harga minyak goreng untuk pendistribusian ke seluruh Indonesia.

Alternatif menghadapi Kelangkaan Minyak Goreng

Pakar Ekonomi Universitas Airlangga, Rossanto Dwi Handoyo, SE, MSi, PhD., menyebutkan 3 (tiga) hal yanng dapat diupayakan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng:

  1. Menaikan pajak ekspor minyak goreng. Harga minyak goreng dunia mengalami kenaikan dari awalnya di harga $1100 menjadi $1340. Untuk itu pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Harga minyak goreng dunia saat ini memang cukup menjanjikan, namun apabila dirasa kurang efektif dalam mendorong kebutuhan pasar dalam negeri, pemerintah dapat menerapkan pajak ekspor minyak goreng lebih tinggi. Sebaliknya jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, pemerintah bisa menurunkan pajak ekspor.
  2. Relaksasi kebijakan biodiesel 30 persen atau pengenduran kewajiban produsen untuk memenuhi kebutuhan biodiesel 30 persen.
  3. Dalam jangka pendek, pemerintah bisa melakukan operasi pasar, misalnya dengan menerapkan kebijakan 20-30 persen dari produksi harus dipasarkan di dalam negeri.
  4. Efektivitas ketiga kebijakan diatas akan lebih terasa jika intervensi di sektor hulu lebih diutamakan daripada di sektor hilir. Selama pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri masih kurang, hal itu akan menyebabkan terjadinya kelangkaan dan hargannya akan naik.

Sanggahan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)

Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Toga Sitanggang, menyebutkan bahwa tidak ada kelangkaan minyak goreng di pasaran. Menurut Toga minimnya ketersediaan minyak goreng dikarenakan adanya perubahan kebijakan yang cepat.

“Kami bisa melihat tidak ada kelangkaan bahan baku, sebab dari total produksi konsumsi dalam CPO negeri baru 36 persen,” kata Toga (10/2/2022).

Tuduhan pemilik komoditas CPO menjadikan pasokan minyak goreng minim karena lebih suka untuk di ekspor tidak benar. Menurut data yanng ditunjukan ekspor CPO tahun 2021 bahkan menurun, dengan total ekspor mencapai 33 juta ton. Padahal, ekspor CPO pada tahun 2020 mencapai 34 juta ton.

“Yang menjadi masalah, produsen minyak goreng seperti dia harus mengalami kebingungan setelah pemerintah beberapa kali mengubah kebijakan. Padahal setiap ada perubahan, pelaku industry butuh beberapa hari untuk menyesuaikan dengan system mereka,” kata Toga (10/2/2022).

Menurut Toga, selama distribusi dan kebijakan bisa diselaraskann maka masalah kelangkaan minyak goreng akan bisa diselesaikan.

“Kami yakin bahwa masalah ini bakal segera diselesaikan selama kebijakan dan distribusi bisa diselaraskan. Dari perusahaan saya sendiri sudah memasok kok. Cuma saya tidak bisa bicara mengenai perusahaan lainnya,” kata Toga (10/2/2022).

Ironi Kenaikan Harga Minyak Goreng di Indonesia

Kenaikan harga minyak goreng yang terjadi sejak November 2021, menurut Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna merupakan hal yang tidak logis bisa terjadi di Indonesia yang merupakan penghasil dan pengekspor CPO terbesar di dunia.

“Harga minyak goreng yang selama satu bulan (November) naik gila-gilaan, hanya memberi manfaat pada pelaku usaha raksasa yang selalu bertengger sebagai orang terkaya di Tanah Air. Sehingga tercatat harga telah naik kisaran Rp 22 ribu per liter, baik minyak goreng curah maupun minyak goreng bermerek I dan II,” tegas Mukhaer (4/12/2021).

Lebih lanjut, Mukhaer, menganggap kebijakan Menteri Perdagangan adalah kebijakan karikatif semata.

“Ini artinya, bisnis perkebunan kelapa sawit, CPO dan turunannya, sejak lahir sudah bermasalah. Tapi, semua persoalan selalu ditutupi dengan kekuatan kapitalis besar, baik diberikan kepada penguasa politik, para akademisi yang mencari dalih/pembenaran teoritik, hingga kelompok-kelompok masyarakat tertentu di daerah dan di pusat,” tutur Mukhaer (5/12/2021).

Hal serupa disampaikan oleh Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi.

“Dalam catatan saya, kebijakan subsidi (dengan anggaran) Rp 3,5 triliun dan 1,2 miliar liter itu sebuah kebijakan yang sia-sia seperti menggarami laut. Terbukti tidak efektif sampai saat ini,” kata Tulus (28/1/2022).

Tulus justru menyebut ada sindikat antar pemerintah dengan pedagang minyak goreng.

 “Dengan harga sepihak, sebenarnya ini kebijakan anti kompetisi. Justru saya menduga ada sindikat antar pemerintah dengan pedagang minyak goreng untuk menentukan harga,” tegas Tulus (28/1/2022).

Tulus juga menyinggung Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang belum kunjung mengambil tindakan.

“Kami juga merasa aneh, dimana seharusnya KPPU itu menjadi wasit kompetisi perdagangan, tapi sampai sekarang tidak ada aksi konkret terkait masalah ini. Ini yang saya kira persoalan hulu belum disentuh pemerintah dan KPPU,” jelas Tulus (28/1/2022).

Sanksi bagi Penimbun Minyak Goreng

Hingga hari ini (1/3/2022) belum ada satupun penimbun yang mendapatkan sanksi dari pemerintah terkait penimbunan minyak goreng yang berkemungkinan menjadi salah satu penyebab kelangkaan dan masih tingginya harga minyak goreng.

Pelaku penimbunan minyak goreng dapat diancam pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 50 miliar. Penimbun akan dijerat dengan pasal 107 jo pasal 29ayat 1 UU7/2014 dan pasal 11 ayat 2 Perpres 71/2015.

Berita-berita yang mengabarkan bahwa pemerintah terus melakukan pengecekan ke gudang-gudang pada kenyataannya belum sampai pada tahap akhir yang menentukan siapakah pelaku penimbunan minyak goreng dan apakah sanksi sudah diberikan atau belum.

Ketidakjelasan ini justru menjadi tanda tanya besar, benarkah ada penimbunan minyak goreng atau kah masalah sebenarnya adalah memang di hulu yaitu perusahaan sawit itu sendiri?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here