Hotman Paris (Istimewa)

Oleh: Adi Samsuito Siregar (Pembelajar Media dan Opini Publik)

Belum selesai mak-mak ributin soal kenaikan dan kelangkaan minyak goreng. Tiba-tiba bapak-bapak ikutan ribut di berbagai platform media sosial. Bukan soal harga minyak goreng yang tak kunjung turun. Para tulang punggung keluarga itu resah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 22 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan  Pembayaran Jaminan Hari tua. Dengan aturan baru tersebut, pekerja baru bisa mencairkan jaminan hari tua kala memasuki usia 56 tahun. Berbeda dengan aturan sebelumnya yang membolehkan pencairan jaminan hari tua sebelum usia 56 tahun.

Jika sewaktu-waktu ada pekerja yang diberhentikan, dana tersebut tidak bisa dicairkan sebelum memasuki usia 56 tahun. Padahal, bagi banyak pekerja, dana tersebut sebagai dana pengaman ketika terjadi pemutusan kerja secara tiba-tiba. Uang  tersebut bisa dipakai untuk dana cadangan selama proses mencari kerja. Atau dana tersebut bisa digunakan sebagai tambahan modal usaha ketika ada pemutusan kerja yang tak diduga-duga.

Dengan berbagai dalih indah nan manis, pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja mengatakan jika kebijakan tersebut untuk kebaikan masa depan tenaga kerja Indonesia. Bagi pekerja sebaliknya, ini adalah kebijakan perampasan hak pekerja. Kebijakan secara sepihak tanpa ada dialog sewaktu merumuskan kebijakan tersebut.

Bukan hanya pekerja yang bersuara. Sebagian politisi  Senayan juga turut bersuara membela pekerja. Meski ‘nyanyian’ penghuni Senayan itu terdengar sumbang. Seolah tak ada makna. Gak memiliki power padahal mereka pemilik otoritas bernama hak imunitas. Nampak jelas otoritas yang kehilangan power.

Pesohor pun ikut menyuarakan rintihan para pekerja itu. Salah seorang dari pesohor itu, Hotman Paris Hutapea. Melalui akun media sosial milik pribadinya, Hotman Paris Hutapea dengan lantang dan berulang menyuarakan penolakan terhadap peraturan menteri yang ditandatangani Ida Fauziyah itu.

Menurut Hotman Paris Hutapea kebijakan Menteri Ida Fauziyah itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Apalagi aturan itu benar-benar mencederai rasa keadilan masyarakat. Menurut pengacara berdarah Batak ini, bagaimana bisa hak pekerja ditahan oleh pemerintah? Sementara dana jaminan hari tua itu dipotong dari gaji pekerja dan ditambah oleh perusahaan. Menurutnya kebijakan Menteri itu tidak memiliki nalar hukum yang kuat.

Puncak perlawanan Hotman Paris Hutapea tersebut ia ekspresikan dengan menantang Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah untuk tarung debat terbuka. Ia mengatakan lokasi terserah Menteri Tenaga Kerja menentukan dimana. Ia ingin menunjukkan kepada Menteri Tenaga Kerja dalil-dalil hukum yang membuktikan jika Permenaker Nomor 22 tahun 2022 itu lemah.

Bak anak kecil yang mendapat desakan berkelahi, Ida Fauziyah tidak memberikan respon permintaan debat terbuka Hotman Paris Hutapea tersebut. Meski tantangan Hotman Paris Hutapea itu banyak diberitakan oleh media massa, Ida Fauziyah tetap saja gak kasih komentar apapun. Ia justru hadir di podcast Deddy Corbuzier. 

Setelah menjadi polemik beberapa hari, akhirnya Presiden  Joko Widodo bersikap. Mantan wali kota Solo itu meminta Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah untuk melakukan revisi atas Permenaker Nomor 22 tahun 2022. Dengan sikap dan posisi Presiden Joko Widodo tersebut maka Hotman Paris Hutapea menang secara opini dan pandangan hukum. Hotman Paris Hutapea berhasil meng-TKO (Technical KnockOut) Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.

Dengan bermodal media sosial Hotman Paris Hutapea berhasil mengalahkan seorang Menteri. Artinya media sosial memiliki daya efektifitas dalam memengaruhi opini publik. Mengubah dan mengarahkan pandangan publik terhadap sebuah kebijakan atau polemik.

Media sosial makin powerfull sebagai funnel membangun opini publik karena didukung oleh orang (whom) yang memiliki pengaruh kuat. Dalam hal ini, Hotman Paris Hutapea dipandang publik sebagai figur yang obyektif dalam memberikan pandangan hukum. Selama ini ia dikenal memiliki reputasi baik di bidang hukum. Ia juga rutin memberikan pandangan hukum di ‘LBH’ kopi Johny. Atas hal tersebut, video penolakan Hotman Paris Hutapea terkait Permenaker Nomor 22 tahun 2022 viral di lini masa. Banyak orang yang merasa terwakili dengan pandangan hukum Hotman Paris Hutapea tersebut sehingga dengan rela menyebar video tersebut.

Pandangan hukum dari pemilik saham holywings tersebut banyak dikutip di jejaring media sosial dan media mainstream. Media sosial sebagai medium komunikasi akan semakin powerfull ditangan orang (whom) yang memiliki reputasi baik di mata publik.

Dari peristiwa ini kita juga bisa mendapat pembelajaran jika pemilik kekuasaan formal dalam hal ini DPR tidak bisa diandalkan dalam melakukan perubahan. Apalagi anggota legislatif telah tersandera oleh kekuasaan eksekutif. Kekuasaan formal terkadang tak memiliki arti bila dipegang oleh orang-orang yang tak punya reputasi. Terlebih tak memiliki kemampuan memanfaatkan kekuasaan yang dipercayakan oleh rakyat kepada mereka. Bila begini, lama-lama publik lebih baik mengadu ke speaker non formal semacam Hotman Paris Hutapea ketimbang dengan speaker of representative. Toh, mengadu ke mereka gak akan mengubah apa-apa.   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here