Semarang, Webcreator.id — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar terkait kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster (benur) yang menjerat Edhy Prabowo.
Selain itu, penyidik KPK juga memanggil Inspektur Jenderal (Irjen) KKP Muhammad Yusuf.
“Benar, tim penyidik KPK mengagendakan pemanggilan sebagai saksi yaitu Sekjen dan Irjen KKP dalam perkara dugaan TPK [Tindak Pidana Korupsi] di Kementerian KP dengan tersangka EP [Edhy Prabowo],” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Rabu (17/3).
Agenda pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut tak berselang lama dengan langkah. KPK menduga Antam mendapat instruksi dari Edhy Prabowo untuk membuat surat perintah tertulis kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) terkait penarikan jaminan Bank (Bank Garansi) dari para eksportir.
Kemudian, Kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima Bank Garansi tersebut.
“Aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih bening lobster tersebut diduga tidak pernah ada,” ucap dia.
Dalam perkara ini, penyidik lembaga antirasuah telah menyita aset senilai total Rp89,9 miliar.
Aset itu terdiri atas barang mewah, barang elektronik, kendaraan, uang tunai, perhiasan, sepeda, mobil hingga rumah dan vila.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan total tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster.
Enam orang sebagai penerima suap yakni Edhy Prabowo; stafsus Edhy, Safri dan Andreau Misanta Pribadi; Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadi; staf istri Edhy, Ainul Faqih; dan sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin.
Sedangkan pihak pemberi suap adalah Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP), Suharjito.
Artikel ini telah terbit di CNN Indonesia. Baca selengkapnya disini
