Semarang, Webcreator.id  — Ratusan daerah akan dipimpin oleh penjabat (Pj.) kepala daerah yang ditunjuk pemerintah pusat pada 2022-2024. Para pakar menilai sistem ini akan menguntungkan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo dan partai tertentu jelang Pemilu 2024.
Pemilihan ratusan Pj kepala daerah oleh pemerintah itu merupakan imbas dari UU Pemilu dan UU Pilkada yang mana pilkada provinsi, kabupaten, kota baru akan digelar serentak seluruh Indonesia pada 2024 mendatang.

Dengan demikian, kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 akan digantikan Pj pilihan pemerintah pusat.

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Jati menilai sistem ini akan menguntungkan lingkaran Jokowi. Sebab Jokowi punya wewenang super besar menentukan orang yang akan duduk di kursi kepala daerah. Dia menyebut partai-partai bisa untung jika bisa mempengaruhi keputusan Jokowi. Sebab mereka bisa mengamankan posisi kepala daerah tanpa repot-repot ikut pilkada.

“Secara politis, aktor yang diuntungkan adalah koalisi pemerintahan nasional karena mereka bisa fokus sepenuhnya di pemilu 2024 tanpa harus bersusah payah di level lokal,” kata Wasisto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (16/3).

Mendagri Tito Karnavian memberikan keteranagan di Kementrian Dalam Negeri. Jakarta, Jumat, 20 Desember 2019. CNNIndonesia/Adhi Wicaksono.

Dia menuturkan sistem ini juga akan berdampak pada pemenangan di Pemilu 2024. Menurutnya, partai punya posisi lebih baik di pemilu jika berhasil menguasai pilkada sebelumnya. Wasisto berpendapat PDIP jadi pihak yang paling diuntungkan jelang 2024. Sebab partai ini punya kedekatan dengan Jokowi dibanding partai-partai lainnya.

“Saya pikir PDIP khususnya lebih diuntungkan dengan kebijakan ini dibanding anggota partai koalisi lainnya. Karena beberapa daerah strategis dalam pemilukada itu rata-rata adalah daerah suara mengambang dengan jumlah suara besar,” tuturnya.

Jika ditotal, bakal ada 271 daerah yang akan dipimpin oleh Pj kepala daerah. Sebanyak 101 kepala daerah hasil pilkada 2017 habis masa jabatannya pada 2022, dan 170 kepala daerah hasil pilkada 2018 habis masa jabatannya pada 2023. Khusus untuk gubernur, bakal ada 27 yang akan habis masa jabatannya, 7 di 2022 dan 17 di 2023. Pj Gubernur akan diajukan Kemendagri lalu dipilih langsung oleh presiden.

Sementara untuk Pj bupati dan wali kota, diajukan oleh gubernur dan dipilih oleh Kemendagri.

“Untuk gubernur, sesuai undang-undang kita serahkan kepada Presiden. Mungkin presiden juga akan lakukan TPA, melibatkan pejabat lain sebagai tim penilai akhir yang selama ini untuk menentukan. Karena masa jabatan yang panjang,” kata Mendagri Tito Karnavian dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin kemarin (15/3).

Dihubungi terpisah, pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi juga menilai penunjukan kepala daerah akan sangat politis. Sebab hal ini akan menjadi penentu gelaran di 2024. Dia menduga setiap partai akan coba mempengaruhi keputusan Jokowi dalam menentukan Pj. Menurutnya, pertarungan kepentingan akan sengit di daerah-daerah lumbung suara seperti provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

“Saya kira itu posisi yang menguntungkan terutama legislatif dan presiden. Perlu jadi perhatian siapa yang jadi pejabat gubernurnya, saya kira partai akan bertarung di sana,” ujar Asrinaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (16/3).

Artikel ini telah terbit di CNN Indonesia. Baca selengkapnya disini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here