Oleh: Edo Segara Gustanto*

Dewasa ini marak praktik-praktik trading berbau gharar dan uang digital (crypto). Yang terbaru adalah putri Ustaz Yusuf Mansur, Wirda Mansur yang dalam waktu dekat akan meluncurkan token kripto. Meski dalam keterangan pers, Yusuf Mansur mengatakan bahwa itu bukan koin (I-Coin).

“Belum koin, tapi token untuk reward dan lain-lain. Tapi, menuju itu, menuju koin, bahkan narasi besarnya, ya, ke blockchain,” ungkap Yusuf Mansur, kepada pers.

Lalu bagaimana sebenarnya Islam memandang hal ini? Bagaimana penerapan uang digital, blockchain, trading berbau gharar dalam fikih Islam? Meski oleh MUI sendiri, untuk Crypto sudah difatwakan haram.

Apa Itu Cryptocurrency?

Mata uang kripto adalah mata uang digital yang tidak tersentralisasi oleh bank, dan dibuat menggunakan teknologi enkripsi komputer yang terekam dalam platform Blockchain. Transaksi mata uang kripto dilakukan tanpa perantara, artinya pembayaran digital langsung dari pengirim ke penerima.

Bitcoin dikenal sebagai cryptocurrency pertama. Bitcoin dibuat oleh seorang pemrogram dengan pseudonim Satoshi Nakamoto. Seiring berjalannya waktu, banyak bermunculan mata uang kripto yang baru.

Kripto menjanjikan kemudahan dalam mentransfer dana secara langsung antara dua pihak, tanpa perlu pihak ketiga yang terpercaya seperti bank atau perusahaan kartu kredit. Kerugiannya, sifat semi-anonim transaksi kripto membuatnya sangat cocok untuk sejumlah kegiatan ilegal, seperti pencucian uang dan penggelapan pajak.

Praktik Cryptocurrency di Indonesia

Di Indonesia sendiri awal 2021, Bitcoin jadi salah satu di antara banyak aset kripto yang nilainya naik berkali-kali lipat. Kenaikan yang begitu cepat ternyata juga diikuti penurunan tajam yang terjadi bulan Mei 2021. Fluktuasi yang tidak stabil ini membuat perdebatan tentang aset kripto jadi kian panas.

Perdagangan mata uang kripto dilegalkan dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Meski begitu, regulasi yang masih baru ini tetap bisa menimbulkan risiko bagi nasabah mata uang kripto.

Cryptocurrency sebagai alat pembayaran masih jadi perdebatan di Indonesia dan negara-negara lain. Salah satunya adalah belum terpenuhinya unsur dan kriteria Bitcoin dan mata uang digital lainnya sebagai mata uang yang berlaku. Bahkan Bank Indonesia melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran dan hanya mengakui Rupiah.

Cryptocurrency Menurut Fiqh (Hukum) Islam

(1). Al-Quran

Dalam Quran surat al-Maidah ayat 50 dijelaskan: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah 5: 50)

Mata uang kripto saat ini masih mengandung voltalitas harga tinggi, dan ketidak stabilan hingga fluktuasi nilai yang sangat tinggi, hal ini identik dengan spekulasi pada selisih harga. Sehingga timbulnya niat mendapatkan hasil atau keuntungan dari selisih harga tersebut tergolong dalam unsur gharar dan maysir jika digunakan untuk investasi dan trading cryptocurrency.

(2). Hadits

Syariat Islam melarang transaksi yang mengandung unsur gharar dan maysir hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan abu Hurairah: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar” (HR. Muslim: 1513).

(3). Qiyas

Qiyas merupakan salah satu metode ijtihad dalam penetapan hukum terkait dengan syariat Islam. Qiyas memiliki arti taqdiru assyay’i bi ghairihi yang berarti mengukur suatu benda dengan sesuatu yang universal dan memiliki karakteristik yang sesuai dengan benda tersebut (Hasan, 2001). Imam al-Ghazali menjelaskan makna qiyas adalah penentuan hukum pada kasus dasar bagi kasus-kasus yang serupa dengan didasari proses keseuaian atau kesamaan pada illat (sebab hukum) diantara keduanya (Al-Ghazali, 1993).

Rukun dalam penetapan hukum dengan metode qiyas ini harus memenuhi empat unsur, pertama adalah ashl (dasar) yaitu sesuatu yang terdapat dalam nash dan menjadi ukuran dalam penetapan hukum. Kedua adalah far’un (cabang) adalah sesuatu yang tidak terseurat dalam nash dan penetapan hukumnya disesuaikan kepada ashl, ketiga hukmul al-ashl (hukum dasar), yaitu hukum dasar yang tersurat dalam nash yang akan dirujuk hukumnya untuk far’un, dan yang keempat adalah illat (motif hukum) merupakan keadaan tertentu yang digunakan sebagai dasar penggambilan hukum ashl (Mufid, 2018). Dalam penetapan hukum cryptocurrency, dapat diqiyaskan dengan hadits Imam Malik.

Transaksi cryptocurrency dapat dianalogikan dengan transaksi hablu al-habla dengan ashl-nya jual beli hablu al-habla. Far’un-nya yaitu jual beli mata uang kripto. Hukmul alshl-nya adalah haram jual-beli hablu al-habla. Illat atau motif hukumnya adalah mempunyai kesamaan akan transaski yang tidak jelas (jahalah), baik dari sisi kuantitas atau kualitasnya.

(4). Sadd-adzariah

Syaitibi berpandangan bahwa setidaknya ada tiga tolak ukur dalam sadd adzariah dalam melihat perbuatan tersebut menjadi terlarang. Pertama, perbuatan yang awalnya boleh dilakukan tersebut mengandung kemafsadatan. Kedua, tingkat kemafsadatan lebih besar daripada kemaslahatan. Ketiga, perbuatan yang dibolehkan lebih banyak mengandung unsur kemafsadatannya.

Mata uang kripto dari awal kemunculannya hingga sekarang, masih menjadi perhatian di kalangan masyarakat di berbagai dunia, pro maupun kontra terkait legalitas penggunaanya, baik dari hukum positif hingga dalam pandangan syariah Islam menjadi fenomena tersendiri. Voltase fluktuatif harga dan ketidakpastian dari mata uang ini yang menjadikan perdebatan.

Pada dasarnya, syariah Islam memandang bahwa segala sesuatu adalah boleh dalam aspek muamalah, hingga terdapat dalil-dalil yang melarangnya. Para pengguna mata uang kripto di seluruh dunia tidak terbilang sedikit, ini menunjukan bahwa mata uang ini telah diakui oleh masyarakat, terkhusus oleh para penggunanya, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan mata uang kripto untuk bertransaksi adalah dibolehkan secara urf, namun dibalik kelebihan mata uang kripto ini, tidak bisa dipandang dari sudut ontologis keberadaanya secara urf saja, namun harus dipandang menyeluruh dari banyak aspek.

Kesimpulan

Cryptocurrency sebenarnya sebuah inovasi dan perkembangan teknologi yang memberikan banyak dampak positif seperti kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi, lebih murah dan lebih terjaga kerahasiannya serta dapat digunakan dalam lintas negara dan lintas benua.

Dalam Islam wa bil khusus aspek muamalah mengenal kaidah fiqih “Pada dasarnya setiap aktivitas muamalah itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya”. Pada dasarnya eksistensi cryptocurrency sebagai mata uang virtual itu sah-sah saja, namun harus dilihat aspek legalitas dan pengakuan oleh pemerintah. Termasuk dalam penerbitan mata uang tersebut, hal ini untuk menghindari kemungkinan kemafsadatan yang dapat terjadi.

Pada praktiknya, saat ini transaksi cryptocurrency lebih banyak digunakan sebagai spekulasi yang mengakibatkan unsur gharar dan maysir yang termasuk dalam bentuk batil atau unsur yang dilarang dalam prinsip ajaran Islam. Transaksi mata uang kripto diqiyaskan pada jual beli (hablu alhabla) jual beli janin unta dalam kandungan Penggunaan cryptocurrency sebagai instrument investasi mengandung spekulasi tinggi yang bersifat untung-untungan.

Penggunaan mata uang kripto juga dapat dilihat dengan motode sad adzariah, dengan ketidakjelasan dan mengandung unsur gharar dan maysir, terlebih tidak jelasnya legalitas dari pemerintah terkait dengan penggunaan cryptocurrency ini, maka akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar seperti penyelewengan dan penggunaan dana untuk kejahatan seperti terorisme dan pencucian uang. Oleh karena itu pencegahan kemudharatan atau kemafsadatan lebih diutamakan dibanding dengan kebermanfaatannya.[]

*) Dosen FEBI Institut Ilmu al-Qur’an An Nur Yogyakarta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here